Layanan  Bantuan Uang Muka KPR
Pengembalian Tabungan Bantuan Biaya Membangun Bapertarum-PNS Sejarah Visi & Misi Struktur Organisasi Dasar Hukum Laporan Keuangan Alamat Telusur
Total Pengunjung : 52694|
Ada 7 user(s) sedang online
|
|
|
|
|
Selasa, 03 November 2009 08:11:20 ¤ hit: 749
Monev Untuk Peningkatan Pelayanan Taperum
Berbagai upaya telah dan terus dilakukan BAPERTARUM-PNS dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada PNS. Mulai dari memperbanyak kerjasama dengan bank pelaksana, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses verifikasi data PNS, sampai gencarnya memberikan sosialisasi kepada para stakeholder melalui media cetak dan elektronik serta menghadiri undangan sosialisasi yang dilakukan oleh stakeholder. Ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan BAPERTARUM-PNS.
Menyadari arti pentingnya peningkatan pelayanan, tentu perlu adanya fakta yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana apa yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itulah Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke daerah-daerah yang dianggap dapat mewakili pelayanan BAPERTARUM-PNS.
Sejak Agustus 2009 sampai saat berita ini diturunkan (26/10) telah dilakukan kunjungan monev di 7 provinsi, dari 8 yang ditargetkan. Ke 7 lokasi tersebut adalah Sumsel, Kalbar, Sulsel, Sulut, Jateng, Sulteng, dan Kalsel, serta terakhir akan dilanjutkan di NTB. Menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi Program, Edy Dharmawan, hasil monev ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk revisi rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang dalam RENSTRA. Selain itu juga akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan RKAT 2010 BAPERTARUM-PNS.
Dari hasil kunjungan ke beberapa lokasi tersebut, menurut Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, Alisjahbana, kesimpulan sementaranya adalah bahwa bank pelaksana makin memahami produk layanan BAPERTARUM-PNS. Begitu juga dengan Pengembang. Justru yang paling banyak mengaku belum tahu adalah dari PNS. Ini yang perlu menjadi perhatian dalam rangka sosialisasi kedepan, tutup Alisjahbana.
Sebelumnya
|
|
