Layanan Bantuan Uang Muka KPR
Pengembalian Tabungan
Bantuan Biaya Membangun
Bapertarum-PNS Sejarah
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Dasar Hukum
Laporan Keuangan
Alamat Telusur
Total Pengunjung : 52694|
Ada 12 user(s) sedang online
|
|
|
|
|
Jumat, 19 Pebruari 2010 13:02:34 ¤ hit: 694
Integrasi Sistem TI di BAPERTARUM-PNS
Sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS), tentunya BAPERTARUM -PNS dituntut dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi. Hal ini mendorong pengelola Taperum-PNS untuk terus melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI).
Pemanfaatan kemajuan TI ini selain karena tuntunan zaman, juga bagian dari amanat yang ada dalam Rencana Stratejik (Renstra) BAPERTARUM-PNS 2006-2010 tentang perlu adanya individual account bagi para PNS peserta Taperum. Karena dengan cara ini maka setiap PNS dapat mengetahui setiap saat berapa jumlah iuran Taperumnya.
Untuk alasan-alasan itulah maka menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi Program Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Edy Dharmawan di tahun 2010 ini akan dilakukan pembangunan core system Taperum-PNS. Dengan adanya core system, semua sistem TI yang ada di BAPERTARUM-PNS menjadi terintegrasi, termasuk dengan mitra kerja seperti bank-bank pelaksana serta instansi terkait lainnya. “Dengan penerapan core system ini semua TI yang sudah dimanfaatkan akan terintegrasi dengan baik, termasuk dengan bank pelaksana maupun instansi terkait lainnya”, ujar Edy . “Nomor Induk Pegawai (NIP) yang menjadi keyword dari sistem tersebut karena bersifat unique”, lanjut Edy .
Dengan diterapkannya sistem ini, seluruh transaksi yang terjadi di bank pelaksana dapat langsung terekam oleh BAPERTARUM-PNS. Demikian juga setiap ada perubahan data PNS yang ada di BKN akan langsung ter update di database yang ada di BAPERTARUM-PNS. Selain itu, dengan sistem ini, masalah akurasi iuran Taperum yang disetor oleh PNS juga diharapkan langsung bisa tertangani. Tentunya tetap bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah.
Diakhir keterangannya, Edy secara optimis menjanjikan bahwa sistem ini akan mulai beroperasi pada Agustus 2010.” Saya optimis sistem ini sudah dapat dioperasikan pada Agustus 2010”, tutup nya. (brk) Sebelumnya
|
|