BAPERTARUM-PNS ikut pada Diseminasi NSPK di Maluku

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan diseminasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) Pembiayaan Perumahan Di Kawasan  Permukiman wilayah III pada Kamis (02/03) di Kota Ambon.

Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Maluku, Polly Kaihatu membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Taher Aerah. Dalam sambutannya disampaikan beberapa poin penting, diantaranya : program pembangunan satu juta rumah merupakan agenda prioritas di sektor perumahan yang diarahkan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini berjalan dengan lancar, jika semua pemangku kepentingan dapat bersinergi mengatasi kekurangan pasokan rumah secara nasional, sinergitas dan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan program satu juta rumah tersebut, dan terakhir diharapkan melalui kegiatan ini kita dapat bertukar informasi terkait dengan pemukiman rakyat, sehingga meringankan beban masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan program satu juta rumah.

Acara dilanjutkan dengan sambutan PLT. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan yang disampaikan oleh Direktur Bina Sistem, Rifaid M.Nur. Dilanjutkan dengan paparan dari Direktorat Pola Pembiayaan yang menyampaikan terkait PP Nomor 64 tahun 2016, tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Inpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Sekretaris Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, Linda Herawati memberikan paparan terkait layanan yang bisa dimanfaatkan oleh PNS untuk memiliki rumah. Disampaikan sejarah berdirinya BAPERTARUM-PNS, data PNS yang belum memiliki rumah, layanan yang bisa dimanfaatkan, mekanisme pemanfaatan, Bank yang telah bekerjasama, dan tak lupa disampaikan bagaimana PNS mengetahui jumlah tabungannya.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk menyediakan rumah bagi PNS dilingkungan kerjanya, sehingga kedepan PNS yang belum memiliki rumah dapat berkurang. Tak lupa bagi PNS yang membeli rumah dapat menggunakan haknya yaitu Bantuan Uang Muka dan Bantuan Tabungan Perumahan yang totalnya maksimal 5,8Juta dari BAPERTARUM-PNS.